PENINGKATAN SKILL SDM, CALL 081-252-982900

KEBIJAKAN UNTUK MENDORONG INVESTASI AGAR LEBIH BAIK, PERLU PEMBENAHAN SDM
Guna mengimbangi pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga memerhatikan pertumbuhan Sumber Daya Manusia. Terdapat beberapa kebijakan yang tengah disiapkan oleh pemerintah pada tahun 2019 mendatang untuk meningkatkan daya saing SDM terhadap tantangan global.
Peningkatan kualitas SDM tidak luput dari perhatian pemerintah. Melalui program Transfer ke Daerah dan Dana Desa TKDD pemerintah berusaha untuk mengurangi ketimpangan pendanaan kebutuhan pusat dan daerah. Dukungan dana untuk operasional pemerintahan, layanan publik antar daerah akan diperbaiki. Pendanaan tersebut juga akan memfasilitasi otonomi daerah. Dana Desa yang bersumber dari APBN kedepannya akan berfungsi sebagai alat memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan tentang manfaat otonomi daerah dan tata pengelolaan daerah.
Adapun tujuan utama otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Yakni Pemerintah daerah berhak merencanakan, mengelola dan mengawasi kegiatan pemerintahan agar manfaat positif dari kebijakannya dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat pemda lebih mengetahui kebutuhan masyarakat didalamnya. Percepatan penanganan isu-isu oleh pemerintah daerah akan mempercepat ketertinggalan pertumbuhan Daerah terhadap Kota besar, sehingga diharapkan Tingkat kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik. Pemerintah pusat juga memberikan hak dan batasan kepada daerah agar pemerintah daerah meningkatkan daya saing sumber dayanya dengan tetap memperhatikan bentuk keanekaragaman dan keistimewaan daerah agar tidak kehilangan identitasnya.
Pemerintah berupaya mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dengan berlakukan program ini. peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT akan dibebaskan dari pungutan dan biaya operasi dalam bentuk apapun, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta.


Penggunaan Dana Bos diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 berikut dibawah ini yang beberapa kebijakan yang utama meliputi :
Pengembangan Perpustakaan yang meliputi
– Pembelian buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru sesuai dengan kurikulum.
– Membeli buku pengayaan dan referensi untuk memenuhi SPM
– Langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait dengan pendidikan, baik offline maupun online
– Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
– Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan
– Pengembangan database perpustakaan
– Pemeliharaan perabot perpustakaan
– Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
– Semua jenis pengeluaran dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan pendataan dalam Dapodikdasmen
– Pembuatan spanduk sekolah

Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
– Membeli/mengganti alat peraga IPA
– Mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Kontekstual pada SMP

Pada tahun 2019 mendatang pemerintah akan melanjutkan Program Indonesia Pintar. Program ini memilki tujuan membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas agar mendapatkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal.
Harapan kebijakan ini yakni mencegah siswa putus sekolah, dan menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. Dengan memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), pemilik akan diberikan jaminan dan kepastian untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah.
Besaran alokasi dana PIP sebagai berikut
1. Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp450.000,-/tahun
2. Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp750.000,-/tahun
3. Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp1.000.000,-/tahun

Agar memberikan motivasi lebih kepada peserta didik untuk berprestasi, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pada program beasiswa bidik misi. BIDIKMISI merupakan program bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

Berdasarkan pada tabel di atas angka harapan lama sekolah dalam rentang 4 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan. Tabel di atas merupakan hasil kinerja pemerintah dalam upaya mengelola pembangunan sumber daya manusia melalui wajib belajar 9 tahun.

Untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar, pemerintah mempercepat pembangunan sokolah untuk tingkat SD sampai tingkat SMA. Pada tahun 2019 nanti pemerintah akan melakukan perbaikan yan meliputi :
– Perbaikan 30.900 kelas
– Pembangunan 7.500 kelas baru
– Perbaikan ruang laboratorium
– Perbaikan ruang perpustakaan
– Membangun ruang perpustakaan baru
– Menyiapkan koleksi perpustakaan

Sejak bekerja sama dengan industri pada tahun 2017 program pendidikan vokasi telah mampu menggandeng sebanyak 2.074 SMK dan 745 perusahaan. Pemerintah melakukan link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri.

Selain membangun progrma vokasi yang menghubungkan antara SMK dengan industri, pemerintah juga sedang menyiapkan SDM industri yang kompeten melalui pembangunan politeknik di kawasan Industri dan Wilayah Pusat pertumbuhan Industri (WPPI), elatihan industri berbasis kompetensi, pembangunan infrastruktur kompetensi dan pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0.

Pemerintah berusaha untuk meningkatkan peradaban melalui peningkatan proyek riset. Riset yang akan didanai oleh pemerintah perlu lolos uji seleksi. Dala Pelaksanaanya peneliti indonesia akan bekerja sama dengan peneliti internasional.